Rusaknya Terumbu Karang di Pulau Air

Pulau itu tidak luas, hanya 2,9 hektare. Sekilas tidak ada yang istimewa dibandingkan dengan pulau lainnya di gugusan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara. Rimbunan pohon dan semak-semak menutupi hampir seluruh permukaan tanahnya. Tak jauh dari bibir pantai tampak beberapa cottage semipermanen dan sebuah lapangan tenis.

Yang menarik, pulau itu tidak bisa dimasuki dari sembarang arah. Kapal harus masuk dari arah utara, melalui sebuah kanal yang membentuk semacam boulevard air dengan lebar 30-40 meter dan memanjang sejauh 300-an meter ke arah pantai. Selain gerbang itu, tak ada lagi pintu masuk. Sebab, laut ditutup oleh “pagar” permanen di bawah air yang mengelilingi pulau. Karena itu, air di bagian dalam pagar jadi tampak tenang, bak kolam renang alami.

Tapi bukan itu soalnya kalau Pulau Air Kecil–nama pulau yang dikuasai pengusaha Ponco Sutowo itu–menjadi sorotan masyarakat sampai pekan-pekan ini. Masalahnya, boulevard serta sebagian sisi pulau di sebelah selatan telah ditimbuni atau istilah lazimnya direklamasi pasir dan terumbu karang yang digaruk dari pantai di sekelilingnya. Akibatnya, terjadi perusakan terumbu karang, biota laut yang antara lain berfungsi menahan abrasi air laut.

Untuk pembuatan gerbang raksasa itu saja, PT Siti Tanjung, perusahaan milik Ponco itu, setidaknya telah mengeruk lahan 12 ribu meter persegi dengan kedalaman keruk dua meter. Terumbu karang yang dikeruk itu kemudian ditimbun di sisi kiri dan kanan jalan masuk hingga membentuk dua tanjung kembar yang masing-masing memiliki lebar 3-4 meter. Luas itu belum ditambah sisi lain Pulau Air di sebelah selatan, barat, dan timur.

Diperkirakan, luas Pulau Air, lengkap dengan boulevard dan dermaganya, setelah direklamasi, meningkat dua kali lipat dari luas semula. Inilah yang menjadi pemicu persoalan. Kegiatan reklamasi itu belum memiliki analisa mengenai dampak lingkungan (amdal) dan menyalahi izin yang diberikan.

Ketika wartawan TEMPO mengunjungi pulau yang berseberangan dengan Pulau Pramuka (ibu kota Kecamatan Kepulauan Seribu) itu, dua pekan lalu, tampak dua buah beko–alat berat yang dipakai untuk mengeruk terumbu karang–dan sebuah kapal tongkang nangkring di dermaga.

PT Siti Tanjung mulai mereklamasi pulau itu lebih dari dua tahun lalu. Tidak ada yang berani mengusik proyek perluasan pulau itu, sampai soal amdalnya diributkan. Amdal inilah yang menjadi petunjuk utama perubahan mana yang boleh dilakukan–karena dianggap tidak merusak lingkungan–dan mana yang tidak.

PT Siti Tanjung sendiri bukannya tidak mengantongi izin sama sekali. Menurut R.L. Poerba, karyawan PT Siti Tanjung yang ditunjuk untuk mengurus masalah ini, perusahaannya telah memegang rekomendasi dari Departemen Perhubungan untuk pembuatan dermaga. Namun ia mengaku memang belum memiliki amdal.

Di sinilah soalnya. Pengertian “pembangunan dermaga” itu yang tak jelas benar. Soalnya, dermaga yang dimaksud PT Siti bukanlah dermaga dalam pengertian kecil. Jika proyek ini selesai, dermaga yang diapit dua tanjung kembar tadi paling tidak bisa menampung 100 kapal pesiar–saking besarnya. Mungkin lebih tepat disebut pelabuhan kecil.

Selain itu, menurut Kepala Bagian Ketertiban Kodya Jakarta Utara, Boy Firman, PT Siti juga belum memiliki surat izin penguasaan dan pengelolaan tanah (SIPPT). Untuk tanah di daratan, SIPPT wajib dipunyai oleh pemilik tanah dengan luas paling sedikit 5.000 meter persegi. “Tapi, untuk pulau, walau satu meter persegi pun harus ada izinnya,” ujar Boy.

Namun, pihak PT Siti berjanji segera melengkapi persyaratan yang dibutuhkan. Sebelum kelengkapan itu terpenuhi, mereka menghentikan pembangunan proyek dermaga itu.

Di luar soal perizinan yang tidak ditaati, masalah kerusakan terumbu karang merupakan problem yang paling serius. Soalnya, selain bertanggung jawab terhadap terhindarnya pantai dari abrasi, terumbu karang juga merupakan tumbuhan yang menyediakan oksigen bagi biota laut lainnya.

Indonesia sendiri merupakan tempat tumbuhnya 20 persen terumbu karang dunia. Artinya, jika terumbu karang Indonesia rusak, dunia akan kehilangan seperlima tumbuhan laut ini. Kondisi terumbu karang Indonesia sendiri sudah mengkhawatirkan. Menurut data yang dikeluarkan Environment Department World Bank April tahun lalu, hanya 29 persen terumbu karang Indonesia yang masih baik. Selebihnya rusak berat, terutama di wilayah laut Maluku dan Kepulauan Seribu.

Di gugusan Kepulauan Seribu, Pulau Air hanyalah salah satu penyumbang terhadap perusakan terumbu karang. Dari dulu gugusan yang sebagian pulaunya telah dikapling dan dimiliki secara pribadi itu dianggap sebagai sumber terjadinya kerusakan lingkungan. Pulau Bira adalah contoh lainnya. Pulau yang dimiliki pengusaha Benny Sumampouw ini telah dibangun dermaga dengan urukan terumbu karang. Lapangan golf seluas 10 hektare yang dibangun di pulau itu juga tanpa dukungan amdal.

Di sisi lain, perusakan alam juga berpengaruh pada kegiatan ekonomi, paling tidak di bidang pariwisata. Seperti yang dikhawatirkan Djafar Tirtoseno, ketua perhimpunan pengusaha wisata di wilayah tersebut, kerusakan kekayaan laut bisa mempengaruhi arus wisatawan yang peduli lingkungan.

Sumber: TEMPO

  • Analisis

Pulau Air adalah salah satu tujuan wisata yang ada di Kepulauan Seribu. Sejak dua tahun lalu pulau tersebut akan di reklamasi oleh PT Siti Tanjung lenkap dengan boulevard dan dermaganya. Diperkirakan, luas Pulau Air setelah direklamasi, meningkat dua kali lipat dari luas semula. Inilah yang menyebabkan terumbu karang di sekitar pulau tersebut menjadi rusak.

Untuk pembuatan gerbang raksasa, PT Siti Tanjung, setidaknya telah mengeruk lahan 12 ribu meter persegi dengan kedalaman keruk dua meter. Terumbu karang yang dikeruk itu kemudian ditimbun di sisi kiri dan kanan jalan masuk hingga membentuk dua tanjung kembar yang masing-masing memiliki lebar 3-4 meter. Luas itu belum ditambah sisi lain Pulau Air di sebelah selatan, barat, dan timur. Namun dalam pembangunannya, perusahaan tersebut tidak memperhatikan keadaan ekosistem dimana tempat pembangunan tersebut berlangsung. Ditambah lagi , dalam pelaksanaanya perusahaan tersebut belum mempunyai izin dari departemen terkait mengenai perizinan pembangunan dermaga.

Akibat dari pembangunan tersebut setidaknya, Indonesia akan kehilangan 10 hektar lahan terumbu karang yang merupakan nursery dan feeding ground bagi banyak populasi organisme laut dan terancam kepunahan bagi spesies yang di kategorikan langka. Selain itu terumbu karang  bertanggung jawab terhadap terhindarnya pantai dari abrasi, terumbu karang juga merupakan tumbuhan yang menyediakan oksigen bagi biota laut lainnya. Dan jika dilihat secara global, Indonesia sendiri merupakan tempat tumbuhnya 20 persen terumbu karang dunia. Artinya, jika terumbu karang Indonesia rusak, dunia akan kehilangan seperlima tumbuhan laut ini. Kondisi terumbu karang Indonesia sendiri sudah mengkhawatirkan. Namun pada realitanya Indonesia masih belum sadar akan pentingnya terumbu karang bagi ekosistem disekitarnya dan masih mementingkan potensi ekonomis daripada lingkungan hidup. Padahal lingkungan hidup meupakan salah satu factor yang terpenting bagi pembangunan .

  • Solusi
  1. Pemerintah dan pihak swasta harus memperhatikan factor lingkungan hidup dalam perencanaan pembangunan
  2. Penegakkan UU lingkungan hidup harus diikuti dengan law enforcement yaitu tindakan tegas bagi yang melanggar peraturan yang sudah di buat. Bukan hanya sekedar membuat peraturan tetapi juga dalam pelaksanaanya pemerintah dan masyarakat harus ikut serta terhadap penegakkanya.
  3. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam rehabilitasi terumbu karang melalui suatu badan yang terorganisir secara terpadu sehingga dalam pelaksanaan rehabilitasi terumbu karang dapat berjalan secara lancar dan berkelanjutan.
Advertisements

About this entry